Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika Unsam Beri Tanggapan Akademik soal Aksi Demo Nasional
Tanggal Publikasi: 31 Agustus 2025
Menurutnya, aksi yang dipicu oleh kebijakan kenaikan tunjangan DPR hingga tewasnya seorang pemuda bernama Affan Kurniawan dalam insiden dengan aparat, adalah potret nyata kegelisahan publik terhadap ketidakadilan sosial.
> “Sebagai mahasiswa, kami menilai bahwa kemarahan publik ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan akumulasi dari rasa ketidakadilan yang sudah lama dirasakan masyarakat. Saat rakyat berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, justru muncul kebijakan yang tidak berpihak pada publik. Hal ini menimbulkan jurang kepercayaan yang semakin dalam antara rakyat dan pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, dari sisi akademik, kejadian ini dapat dianalisis sebagai kegagalan komunikasi publik dan lemahnya implementasi prinsip good governance. Pemerintah, kata dia, seharusnya lebih peka dalam membaca kondisi sosial-ekonomi masyarakat, apalagi di tengah ancaman pengangguran dan rendahnya daya beli.
> “Dalam teori sistem sosial, kebijakan yang timpang akan memicu resistensi kolektif. Demonstrasi adalah bentuk ekspresi politik rakyat yang sah. Namun, yang perlu kita kawal bersama adalah agar gerakan ini tetap berada di jalur konstitusional, damai, dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu,” jelasnya.
Sebagai ketua himpunan, ia juga menyoroti aspek moral dan kemanusiaan terkait meninggalnya Affan Kurniawan.
> “Kejadian tragis yang menimpa saudara kita Affan harus diusut tuntas secara hukum. Negara tidak boleh lagi membiarkan impunitas aparat. Reformasi kepolisian menjadi sangat mendesak, agar kepercayaan masyarakat tidak semakin tergerus,” tegasnya.
Pada bagian akhir, ia menekankan pentingnya dialog dan keberanian pemerintah untuk mengambil langkah korektif.
> “Kami menyerukan kepada pemerintah agar berani merevisi kebijakan yang menyakiti hati rakyat, memperkuat mekanisme perlindungan sosial, serta membuka ruang dialog dengan semua elemen masyarakat. Bagi mahasiswa sendiri, momentum ini adalah panggilan moral untuk terus mengawal demokrasi, menjaga akal sehat bangsa, dan memastikan bahwa keadilan tetap menjadi pijakan utama pembangunan,” tutupnya.